Ditolak Warga Sabang,139 Imigran Rohingya

 Banda Aceh, DI LANSIR CERITA SINGKAT -- Warga Sabang, Aceh, melakukan aksi unjuk rasa bahkan hingga membongkar tenda penampungan 139 imigran Rohingya di wilayah tersebut. 

Sebanyak 139 imigran Rohingya itu datang pada gelombang kedua di wilayah itu, Sabtu (2/12). Mereka mendesak pihak terkait segera membawa pengungsi itu keluar dari Pulau Weh.

Mulanya warga berunjuk rasa meminta organisasi PBB yang mengurus pengungsi global (UNHCR) dan Pemkot Sabang memindahkan imigran Rohingya ke daerah lain. Lalu, warga pada Senin (4/12) mendatangi tenda penampungan di desa mereka, dan mengangkut seratusan lebih imigran Rohingya itu memakai kendaraan umum ke kantor Wali Kota Sabang.

Aksi demo warga itu juga terjadi di Depan Kantor Walikota Sabang. Saat itu warga mendesak pemerintah setempat untuk mengembalikan pengungsi Rohingya itu kembali ke laut. Mereka menilai pengungsi Rohingya itu berperilaku buruk dan tidak menghargai aturan setempat.

Imbas tuntutan warga tersebut, Pemkot Sabang pun berkoordinasi dengan perwakilan UNHCR hingga disepakati imigran Rohingya yang ditolak warga Desa Ieu Meulee dan Balohan itu ditempatkan sementara di lahan Dermaga CT-1 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

"Ini sifatnya hanya sementara," ujar Ady pada Senin lalu.

Lokasi penampungan itu dipilih setelah Pemkot Sabang menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda dan para pemangku kepentingan. 

Terkait penanganan imigran Rohingya yang telah berlabuh di Pulau Weh, Ady menegaskan Pemkot Sabang tidak akan menganggarkan atau mengeluarkan biaya untuk mencukupi kebutuhan para pengungsi.

"Pemko tidak mengeluarkan sepeserpun untuk mereka, baik yang kemarin masuk maupun yang pertama di Ujong Kareung sebelumnya. Pemko hanya memberikan bantuan kemanusiaan pada saat mereka tiba pertama kali," katanya.

Ady bilang dalam penanganan pengungsi Rohingya ini, pihaknya dan BPKS tidak pernah mendukung apapun pemenuhan kebutuhan mereka. Sejauh ini, pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh UNHCR.

"Setelah rapat koordinasi dengan Forkopimda, diputuskan untuk memberikan waktu kepada UNHCR untuk berkoordinasi lebih lanjut ke Kemenkopolhukam terkait penanganan selanjutnya," kata Ady.

Sementara itu Protection Associate UNHCR Faisal Rahman mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab penuh terhadap para pengungsi Rohingya tersebut, baik dalam hal biaya yang dibutuhkan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan lain sebagainya.

"Jadi semua penanganan yang dilakukan itu, menjadi tanggung jawab kita dari UNHCR dengan lembaga mitra kita seperti IOM dan lainnya. Semaksimal mungkin kita mengusahakan tidak membebankan biaya kepada pemerintah," ujarnya. 

Subscribe to receive free email updates: